Penulis merupakan Ketua Bidang Perfilman di Majelis Kebudayaan Banten
.jpg)
Foto: César Mitkiewicz, Public domain, via Wikimedia Commons.
Tulisan yang konon fiksi tapi kemudian dibebani ‘amanat’ sejarah dan riuh dengan nuansa dan situasi ‘politis’ tentulah perlu dibaca dengan hati-hati, diperiksa dengan cermat, dan perlu dikomparasikan dengan sumber-sumber yang sejaman atau dengan sejumlah pandangan yang pro dan yang kontra atasnya. Tak lupa juga jika tulisan tersebut menciptakan stereotip buruk atas figur dan tokoh nyata, yang dalam kasus Max Havelaar adalah Adipati Karta Natanegara. Dalam kadar inilah saya membaca Max Havelaar dan memeriksa ‘biografi’ penulisnya, Multatuli, yang namanya kini diabadikan menjadi nama museum di Kabupaten Lebak, Banten itu.
Hal demikian karena betapa berbahaya gambaran yang berusaha menciptakan stereotip atas tokoh dan figur nyata dalam sejarah lewat sebuah tulisan, meski tulisan tersebut diklaim sebagai fiksi, yang dalam kasus Max Havelaar adalah gambaran dan stereotip atas Adipati Karta Natanegara yang mewakili bangsawan pribumi Indonesia yang akan menimbulkan kesan bahwa mayoritas pribumi Indonesia adalah feodal dan keji, padahal banyak bangsawan pribumi Indonesia adalah para pahlawan dan tokoh pencerahan, semisal Pangeran Wargadireja dari Banten yang mengorbankan dirinya demi martabat dan harga diri bangsanya.
Sebagai seorang Belanda, Multatuli yang tidak berhasil dalam dunia birokrasi di pemerintahan Hindia-Belanda, tiba-tiba dianggap menjadi ‘pelopor’ dalam sejarah penulisan dan dunia penerbitan di Indonesia (ketika itu Hindia Belanda) ketika ia menerbitkan Max Havelaar yang mengisahkan pengalamannya sebagai seorang Belanda di Lebak, Banten. Max Havelaar bahkan telah diangkat ke layar lebar. Pramoedya Ananta Toer sebagai prosais terbesar Indonesia bahkan memuji karya itu.
Hanya saja, selain adanya pujian bagi Max Havelaar dan Multatuli sendiri sebagai penulisnya, tak sedikit yang mengkritik, dan bahkan mengoreksi buku dan penulisnya tersebut. Tentu sudah merupakan kewajaran jika ada yang memuji dan mengkritik, yang pro dan yang kontra, selama berpegang teguh pada kesahihan argumen dan objektivitas, selain tak luput juga opini dan pandangan subjektif.
Saya sendiri, yang pertama kali membaca buku itu di saat-saat kuliah dulu, memiliki sedikit pandangan yang berbeda setelah membaca tulisan-tulisan dan pandangan-pandangan yang mengkritik dan memuji, yang pro dan yang kontra.
Begini. Bagi saya, Multatuli sebagai penulis yang menokohkan dirinya sendiri lewat karyanya yang berjudul Max Havelaar itu berusaha merepresentasikan diri sebagai orang Eropa beradab dalam keberhadapannya dengan orang Indonesia, yaitu Adipati Karta Natanegara yang dinarasikan sebagai representasi ketidak-beradaban pribumi Indonesia. Hasilnya, dalam pembacaan saya bila meminjam analisis Orientalism-nya Edward W. Said yang terkenal itu, karya sastra tak luput dari ‘pembacaan ideologis’ ketika Multatuli menokohkan dirinya sendiri dalam buku yang ditulisnya sendiri, yang bagi pembaca yang peka merupakan politik representasi orang Eropa dalam upaya dibenturkan dengan ‘ketidakberadaban’ orang Indonesia, yang dalam hal ini Adipati Karta Natanegara selaku Bupati Lebak saat itu.
Dalam kadar itu pula, Max Havelaar sesungguhnya adalah contoh karya yang mencerminkan adanya selubung ideologis orang Eropa untuk mencitrakan diri mereka sebaggai manusia beradab yang sengaja dibenturkan dengan ketidakberadaban orang Indonesia, dan ini sesungguhnya adalah narasi kolonial dalam rangka membangun pencitraan orang Eropa dalam kedudukannya di atas pribumi Indonesia.
Sumber: Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen.
Kita pun patut mengajukan sejumlah pertanyaan terkait gambaran-gambaran negatif atas pribumi Indonesia yang dipaparkan Multatuli dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar itu. Misalnya: Benarkah para bangsawan Indonesia mayoritas feodal? Bukankah yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan dan revolusi Indonesia adalah kaum ningrat? Bukankah tokoh-tokoh pergerakan adalah kaum ningrat?
Tak teringkari, selalu ada selubung ideologi dalam diskursus dan wacana. Dalam dunia narasi, termasuk dalam dunia penulisan sastra itu sendiri, karena itu dibutuhkan kecermatan dan kepekaan dalam membaca. Dan itulah gunanya hermeneutic dan sejumlah metode lain untuk membaca dan mengupas karya-karya sastra atau diskursus dan wacana penulisan.
Tetapi memang, selagi kita mengakui bahwa Max Havelaar adalah karya sastra dalam arti fiksi prosa, bukan narasi historis alias buku sejarah, gambaran yang begitu buruk yang disematkan kepada orang Indonesia memanglah fiksi.
Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan lain pun layak diajukan, seperti: Apakah benar Max Havelaar merupakan riwayat hidup Eduard Douwes Dekker? Benarkah Raden Adipati Karta Natanegara, tokoh sejarah kita itu betul-betul buruk sebagaimana digambarkan dan dinarasikan Multatuli dalam Max Havelaar? Kemudian, apakah benar bahwa rakyat Banten pada waktu itu mudah diperas dan ditindas dan tidak melakukan perlawanan?, sebab sejak abad 17, rakyat Banten rajin sekali melakukan perlawanan tanpa harus dibimbing oleh orang Belanda. Apakah benar bahwa Douwes Dekker betul-betul membela rakyat Banten? Apakah benar Multatuli dalam sosok Max Havelaar mengucapkan pidato di hadapan Bupati? Jika Anda menganggap Max Havelaar yang ditulis Multatuli itu sebagai narasi historis, maka harus ada bukti untuk membenarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kecuali jika Anda mengangggap Max Havelaar memang fiksi prosa.
Barangkali kita perlu membaca pendapat yang kontra Max Havelaar, meski karya itu dipuji oleh Pramoedya Ananta Toer, tentu dalam rangka belajar membaca secara komparatif dan imbang, dari ragam sudut pandang, Misalnya pandangan yang disampaikan Prof. Veth, guru besar di Leiden, yang mengatakan bahwa Max Havelaar bukan roman karena nilai sastranya hanya embel-embel, bukan pula biografi karena tidak memaparkan fakta-fakta sejarah (De Nederlandsche Spectator 1860, hal.182).
Sejumlah catatan dan tulisan juga menyatakan bahwa Eduard Douwes Dekker (Multatuli) sebagai orang birokrat Belanda memang tidak berhasil di Manado, Natal, dan Ambon sebagai pegawai kolonial Belanda dan seperti tercermin lewat Max Havelaar yang ditulisnya itu, gagal total di pos-nya yang terakhir, yaitu di Lebak (1856) sebagai Asisten-Residen. Mengapa kebenciannya terhadap Raden Adipati Karta Natanegara begitu besar dan mendalam? Tidakkah ada semacam persaingan atau kecemburuan di antara keduanya? Yang kedua, Multatuli ternyata tidak menguasai bahasa Melayu dan Sunda, dan pidatonya yang konon panjang di hadapan Bupati Lebak itu tidak bisa dibuktikan.
Di saat Multatuli menggambarkan dan menarasikan secara buruk Adipati Karta Natanegara, justru ada juga yang menggambarkannya sebagai orang saleh dan tawadhu. R.A. Van Sandick dalam bukunya Leed en liefuit Bantam (1893, hal 218), contohnya, menulis, “Di sekitar Lebak, katanya Bupati yang telah meninggal itu oleh penduduk dianggap orang saleh dan suci”. Gambaran yang sama kita peroleh dari korespondensi para istri bupati pada zaman itu yang dikumpulkan oleh H. Mohamad Musa (1880). Ini adalah contoh dua sumber yang bisa dibaca secara komparatif, yang menghadirkan gambaran dan narasi yang berbeda tentang Adipati Karta Natanegara.
Bercermin dari itu semua, betapa berbahaya gambaran yang berusaha menciptakan stereotip atas tokoh dan figur nyata dalam sejarah lewat sebuah tulisan, meski tulisan tersebut diklaim sebagai fiksi, yang dalam kasus Max Havelaar adalah gambaran dan stereotip atas Adipati Karta Natanegara yang mewakili bangsawan pribumi Indonesia yang akan menimbulkan kesan bahwa mayoritas pribumi Indonesia adalah feudal dan keji.
